Dalam pidatonya 16 Agustus 2006 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan ada penurunan angka kemiskinan dari 23,4 persen menjadi 16 persen. Data tersebut kemudian menjadi pergunjingan nasional, dan diketahui merupakan data tahun sebelumnya yang sudah basi. Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengakui kalau data yang disajikan dalam pidato Presiden bukan data terbaru, melainkan data 1999 hingga 2004. Paskah beralasan pemerintah belum bisa menyajikan data terbaru hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional karena Badan Pusat Statistik baru mengumumkannya pada bulan September 2006 (tempointeraktif, 21/08/06).
Nah, mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengeluarkan data kemiskinan terbarunya, maka perlulah bagi saya untuk menunjukkan betapa pemiskinan demi pemiskinan masih menjadi kebijakan utama di tanah tumpah darah dan amarah Indonesia ini. Terlebih lagi lembaga keuangan internasional Bank Dunia (World Bank) juga sudah merilis laporannya menyangkut data kemiskinan di Indonesia.
“September Ceria” Para Kapitalis
Hingga bulan Februari 2006, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta atau sekitar 17,75 persen dari total penduduk Indonesia. Data jumlah penduduk miskin bisa dilihat pada publikasi Badan Pusat Statistik (BERITA RESMI STATISTIK, No. 47/IX/1 September 2006). Itu adalah data dari lembaga yang jadi acuan Pemerintah selama ini dalam rangka menunjang pembangunan di negeri tanah tumpah darah dan amarah Indonesia ini.
Namun, ada pula data yang cukup mencengangkan, yaitu laporan yang dirilis oleh Bank Dunia (World Bank). Bank Dunia mengeluarkan hasil kajiannya pada bulan Oktober 2006 yang menyebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia ialah sebanyak 108,7 juta jiwa. Atau kira-kira 49 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu tentu menimbulkan keterkejutan pada siapapun yang mendengarnya. Dan tentu saja, menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang harus dipercaya, BPS atau Bank Dunia?
Perbedaan jumlah penduduk miskin di Indonesia itu berasal dari perbedaan kriteria penduduk miskin yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Februari 2005 dan Maret 2006. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. Metode SUSENAS mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari) dan bukan makanan (variabel kuantitatif). Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan itu mengacu pada konversi dari kebutuhan dasar kalori minimal 2.100 kkal atau sekitar Rp 152.847 per kapita per bulan. Karena kebutuhan dasar penduduk perkotaan berbeda dengan perkotaan, setelah dihitung, didapatlah garis kemiskinan itu Rp 175.324 untuk perkotaan dan Rp 131.256 untuk pedesaan. Nah, jumlah penduduk miskin yang dimaksud BPS adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan tadi.
Sementara, Bank Dunia menghitung jumlah penduduk miskin dengan memperhitungan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli itu tentu saja mengacu pada standar daya beli masyarakat yang berlaku universal, yaitu 2 dolar AS per hari. Nah, dasar perhitungan tingkat kemiskinan Bank Dunia adalah dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki daya beli kurang dari 2 dolar AS per hari, kira-kira setara dengan 18.500 rupiah per hari. Karena berlaku universal yang main pukul rata, tentunya jumlah 2 dolar AS itu belum tentu dapat dijadikan standar untuk setiap negara. Staf ahli Menteri Pertanian, Iskandar Andi Nuhung mencontohkan, di Indonesia dengan uang Rp19.000,- bisa dibelikan beras sebanyak empat hingga lima kilogram namun dengan nilai yang sama uang tersebut hanya bisa dibelikan beras 0,7kg di Korea Selatan (Kantor Berita Nasional Antara, Sabtu, 05/01/2007).
Sehingga jelas bahwa Bank Dunia menggunakan pendekatan penghitungan standar daya beli, sedangkan BPS menggunakan pendekatan penghitungan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan basic needs ini diadopsi oleh BPS sejak tahun 1993. Metode penghitungan ini diperbaharui oleh BPS pada tahun 1996 dengan memasukkan komponen pengeluaran bukan makanan secara lebih memadai.
Meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin
Hanya saja, ada persamaan mengenai data jumlah penduduk kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS dan Bank Dunia tersebut. Kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di tanah tumpah amarah kita, Indonesia. Menurut BPS, kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar sebesar 3,95 juta orangbila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen dari total penduduk). Sementara, Bank Dunia melaporkan adanya kenaikan 3,1 juta orang.
Namun, BPS dan Bank Dunia menunjukkan perbedaan menyangkut penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin. Menurut BPS, meningkatnya peranan garis kemiskinan- makanan (GKM) terhadap garis kemiskinan (GK) ini sebagian besar akibat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang juga digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Adanya peningkatan pengeluaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pokok ini menyebabkan status mereka berubah dari miskin menjadi menjadi tidak miskin.
Lain BPS lain pula Bank Dunia. Menurut lembaga keuangan internasional tersebut, penyebab melonjaknya jumlah penduduk miskin di tanah tumpah amarah Indonesia ini ialah kenaikan harga beras. Naiknya harga beras dituding menurunkan daya beli penduduk di Indonesia. Sebenarnya, data yang dirilis BPS juga menunjukkan komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan (GK) mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian, BPS menyatakan bahwa kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin.
Apa Sesungguhnya Penyebab Semakin Miskinnya Rakyat Kita?
Meskipun tidak disebutkan dalam laporan BPS dan Bank Dunia, nenek-nenek sekalipun tahu bahwa kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005 adalah penyebab kenaikan harga barang-barang pokok, termasuk harga beras.
Kenaikan BBM pada awal Maret dan awal Oktober di tahun 2005 yang sama melonjakkan harga barang-barang pokok, termasuk beras, dan menjungkalkan penduduk hingga ke jurang kemiskinan. Melalui Peraturan Presiden No. 22/2005 tentang Pencabutan Subsidi BBM, kenaikan BBM itu pun dilegalkan dan sah secara hukum. Alasan dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah dalam rangka mengurangi subsidi publik. Menurut ekonom- ekonom neoliberal pukimak negeri ini, subsidi BBM membebani anggaran negara dan lebih baik dialihkan untuk menambah anggaran pendidikan dan kesehatan.
‘Subsidi’ adalah kata haram bagi para ekonom neoliberal taik kucing, sebab bertentangan dengan paham neoliberalisme yang mereka anut dan yakini kebenarannya melebihi agama mereka sendiri. Paham neoliberalisme mengajarkan pada mereka bahwa subsidi publik bersifat non-konsensi yang tidak bersifat timbal balik sehingga merugikan negara dan merupakan pemborosan besar-besaran. Paham itu didapat mereka dari universitas luar negeri top di Chicago sana, Amerika Serikat. Disitulah mereka menempuh studi atas beasiswa yang notabene menghabiskan uang rakyat, dan ironisnya, mereka menerapkan paham ekonomi neoliberal yang menghabiskan uang rakyat karena kenaikan harga itu pula. Dan rakyat yang dikuras berkali-kali itu masih sabar. Masih tetap sabar.
Tak banyak yang mempersoalkan tatanan ekonomi-politik kapitalis yang menjadi sumber segala sumber pemiskinan di negeri ini. Tak banyak ekonom-ekonom didikan luar negeri sana yang menunjukkan bahwa di balik dua kelai kenaikan BBM tahun 2005 lalu itu ada tersembunyi kepentingan ekonomi-politik kaum kapitalis di sektor minyak dan gas (migas). Tak banyak yang menunjukkan bahwa kepentingan kaum kapitalis itu dipertegas pada bulan Januari 2006, Sekitar 45 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam US-Indonesia Business Council meminta pemerintah membenahi kebijakan bidang Minyak Bumi dan Gas Alam.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, delegasi pengusaha AS yang dipimpin oleh Robert W Haines dari Exxon Mobil Corporation itu memberikan 6 (enam) rekomendasi terkait dengan kebijakan migas Indonesia. Pertama, meminta agar pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam lebih “diperjelas” untuk mendorong iklim investasi. Kedua, meminta aturan dan pembagian tanggungjawab Badan Pengelola sektor Hulu Migas (BP Migas) dengan Pertamina “diklarifikasi” untuk
menyelesaikan konflik kepentingan atas kontrak-kontrak migas yang ada dibawah undang-undang baru. Ketiga, meminta pemerintah “meninjau ulang” sistem perpajakan dalam kontrak-kontrak Produksi Bagi Hasil (KPS). Keempat, meminta pemerintah memberikan “insentif” bagi kegiatan eksplorasi di tambang-tambang minyak lama dan membangun aset-aset baru di kawasan laut dalam atau lepas pantai. Kelima, meminta pemerintah “mengklarifikasi” proses, kewenangan, dan
prosedur pemasaran gas alam cair, pipanisasi gas, dan “memperjelas”
pemasarannya. Keenam, menyiapkan “jaminan alternatif” dari pemerintah, terutama atas pembiayaan KPS, sehingga investasi di Indonesia bisa jadi “lebih menarik” (Kompas, 23/o1/2006).
Korporasi transnasional/multionasional (TNC/MNC) itu tentunya tak mempersoalkan bahwa ambisi investasi mereka berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan. Mereka sangat bersemangat untuk bermain di sektor migas, sektor hulu hingga hilir. Tak peduli akibat ambisi itu rakyat harus menderita akibat kenaikan harga barang-barang pokok yang dipicu kenaikan bahan bakar minyak.
Semua tahu, bahwa demi membangun pasar yang fair di sektor migas, Pemerintah menaikkan harga BBM agar menyamai harga BBM di luar negeri. Alasan yang sering dikemukan para ekonom pro-pasar bebas pukimak di negeri: efisiensi ekonomi, tahap penghematan dan konversi energi migas menuju biodiesel, mencegah penyelundupan dll yang sebenarnya menunjukkan kesalahan di pundak mereka sendiri. Kalau mau efisien, berantaslah korupsi di Pertamina, tuan Presiden! Kalau mau konversi energi, mulailah dari kendaraanmu dan menteri-menterimu dulu, tuan Presiden. Kalau mau berantas penyelundupan, tangkap para penyelundupnya, tuan Presiden. Jangan bohongi rakyatmu hanya demi membuka ruang buat para pemain.
Tapi, yang lebih penting adalah seluruh ’kesaksian’ basi pada tanggal 16 Agustus 2006, hingga ’kesaksian’ BPS dan Bank Dunia mengenai kemiskinan, sesungguhnya tidak perlu terjadi kembali di masa depan apabila kita berhenti percaya pada tatanan ekonomi-politik kapitalisme di negeri ini. Tidak perlu pula pencitraan media dilakukan hanya demi menunjukkan seremoni tanam padi bersama rakyat atau menganggu jam belajar anak-anak sekolah dasar.
Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui meninjau ulang kontrak-kontrak dengan korporasi-korporasi asing. Nasionalisasi pertambangan asing di negeri ini. Uangnya buat memenuhi anggaran pendidikan nasional kita yang belum sampai 20%, padahal konstitusi setingkat UUD sudah menetapkannya dengan jelas. Dengan begitu, para menteri neoliberal itu tak perlu mengotak atik angka anggaran pendidikan dengan mencampur aduk anggaran pendidikan departemental dan non departemental.
Sekali lagi, masih percaya pada kapitalisme, Tuan Presiden?
Tomy DG
Boss,
Kalo mo nyalahin tuh jangan nyalahin kapitalisme. Itu sih buruk muka cermin dibelah. Sebenernya khan semua juga udah tahu dan udah sama-sama tahu, kalo penyebab kemiskinan adalah tidak adanya distribusi yang adil. Ketidak adilan itu disebabkan oleh kerakusan koruptor. Dana bantuan dari luar negeri, bukannya disalurkan dalam benutk pembangunan merata disegala bidang untuk kemakmuran bersama, malah dikorupsi untuk kemakmuran segelintir pejabat pemerintah yang nota bene adalah wakil rakyat yang seharusnya memikirkan kepentingan rakyat untuk mengentaskan kemiskinan.
Coba bayangkan sejenak, kalau seandainya bantuan dari luar negeri selama 50 tahun, atau katakanlah 30 tahun, tidak dikorupsi (hmmm mungkin terlalu muluk, ok deh kita bikin aja cuma 5% yang dikorupsi), dan uang itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur, gedung sekolah, atau apa saja katakanlah untuk pemerataan pembangunan yang tidak cuma di Jakarta (Jawa), tapi juga disebarkan untuk pembangunan di Sumatra, Sulawesi, Kalimatan, Papua, atau dibuat prasana transportasi antar pulau yang memudahkan aliran barang dan jasa.
Bayangkanlah seandainya peraturan pemerintah dibuat untuk memudahkan orang berusaha dan tidak ada pungutan2 liar yang memberatkan.
Apakah bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang makmur? Apa bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang disegani di dunia? Apa negara indonesia tidak akan menjadi tujuan investasi, yang dimana perusahaan2 asing tersebut harus mengikuti aturan Indonesia, karena indonesia mempunyai bargaining power yang besar.
Bayangkan kalau poleksubud hankam terarah dan teratur. Bukankah kemiskinan akan tertanggulangi secara otomatis.
Jadi kalau menyalahkan kapitalisme, sekali lagi boss, lebih baik mengaca pada diri sendiri. Janganlah buruk rupa cermin dibelah. Kalau hanya bisa menyalahkan orang/paham yang lain, kapankan akan introspeksi diri sendir
Weleh weleh weleh….
Aku tak suka mendengar kata ‘utang’ kau ganti seenaknya jadi kata ‘bantuan’. Permasalahannya, utang itu pasti dan telah dikorupsi, lagipula mungkinkah ia menetes ke bawah menjadi program-program yang memeratakan? Tentu saja tidak, karena tatanan ekonomi-politik yang digunakan negara ini sejak 1967 sudah tidak memungkinkan untuk itu. Belum lagi deregulasi perbankan yang terkenal dengan nama paket oktober itu yang memudahkan orang seenaknya bikin bank di tahun 80-an dulu itu. Utang itu akan sekedar digunakan untuk membangun tol-tol dan segala macam infrastruktur untuk mendukung produksi-produksi sentrum kapital raksasa saja, Kawan.
Dan ketika krisis kapitalisme global 90-an sampai ke negeri munafik ini tahun ‘97, Negara malah menyiapkan 600 triliun untuk rekapitalisasi perbankan yang notabene sudah menjerumuskan negeri ini ke dalam krisis tadi. Kau pikir 600 triliun lebih itu duit siapa? Dan siapa yang berulang kali dirugikan?
Negeri ini, tidak didukung karakter lokal untuk menerapkan kapitalisme, Kawan.
Ini introspeksi diri sendiri namanya. Sori, aku tak punya mental pengemis, jadi sulit buatku untuk menerima argumen apapun yang mendukung aparatus negara mengemis utang hanya untuk menyelamatkan dan memperbaharui tatanan ekonomi-politik kapitalis macam sekarang ini.
Sorrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyy. Bukan maksud saya untuk mengganti utang dengan bantuan, kawan. Saya setuju, utang adalah utang, bantuan adalah bantuan. Utang diberikan untuk dikembalikan dengan bunga. Memang, tepat yang dikatakan “There is no free lunch”.
Permasalahannya memang kembali pada yang diberi hutang. Sama seperti orang diberi kredit, ada yang menggunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumerisme dana ada yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.
Jadi bagaimana, kalau kapitalis tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena mental bangsa (baca: pejabat) yang koruptis. Pertanyaannya, apakah tanpa kapital (modal), apakah bisa ada pembangunan. Bukan masalah mental pengemis. Pengusaha (terlepas besar atau sedang atau kecil) pun butuh pinjaman dari bank untuk modal memulai usaha. Bukankah sama dengan bangsa/negara. Jadi bukankah bukan yang memberi modal yang salah, tetapi mental yang diberi modal itulah yang bobrok.
Itulah yang semestinya dikoreksi.
Kalau yang memberi modal (uang) dipersalahkan, karena yang diberi modal (utang_) tidak bisa menggunakan modal (utang) untuk hal-hal yang produktif yang pada akhirnya bisa mengembalikan modal (utang) dan menjadi self-support, patutkah yang memberi modal (utang) dipersalahkan, kawan.
Kembali pada kapitalisme, jadi apakah yang cocok untuk karakter bangsa Indonesia yang korup ini? Komunisme (jangan samakan dengan ateisme) yang bagus diatas kertas denagn prinsip ’satu untuk semua dan semua untuksatu’? Tapi lihatlah Rusia. Atau mungkin perlu melihat Cina yang ekonominya berkembang pesat, yang menerapkan sistem komunis dalam pemerintahan, tapi kapitalisme dalam ekonomi?
Aku tak membahas Amerika Serikat. Aku tak membahas Rusia. Aku tak membahas Cina. Aku membahas negaraku sendiri disini, Indonesia. Kau bilang ‘introspeksi’, padahal kau sendiri tak tahan ‘melihat ke luar’. Introspeksi itu artinya ‘melihat ke dalam’
Ngapain lagi kita ngabisin waktu buat debat soal sistem apa yang pantas diterapkan di negara ini. Teks dalam UUD 1945 itu sudah jadi sistem yang sempurna kalau diterapkan dan ditegakkan, dalam konteks ‘negara hukum’.
Para pendiri negara ini merumuskan UUD 1945 tempe doeloe itu dengan memadukan berbagai paham yang sudah dikenal sebelumnya. Sekedar contoh: “mewujudkan masyarakat adil dan makmur” dalam Pembukaan UUD 1945 itu dari spirit Islam, sementara ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ itu ya dari paham yang sosialis karena merupakan komitmen untuk melibatkan negara dalam mendidik warga negaranya. Ini jauh berbeda dengan Deklarasi Kemerdekaan atau Manifesto Komunis.
Yang digunakan sekarang ini: “mewujudkan sekelompok kecil masyarakat yang adil dan makmur’ dan ‘melepas tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa’.
Kalau aku kritik kapitalisme, kau langsung membandingkannya dengan komunisme atau sosialisme. Itulah akibat kekerdilan memandang sejarah dan cuma secuil membaca isme-isme belaka. Mengapa kau tak membandingkannya dengan UUD 1945 itu, bukankah berdasar itulah Indonesia didirikan untuk bekerja sebagai suatu sistem?
Cobalah baca itu UUD 1945 dan lihat apa-apa saja yang diamandemen. Disitu kita bisa lihat bahwa negara ini mengambil yang terbaik dari yang paham ada dan tidak membuang seluruhnya dari yang pernah gagal sebelumnya. Itu yang namanya kearifan. Dan lihat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sekarang. Kita bisa lihat tidak adanya lagi kearifan pada pemerintahan sekarang.
Sekali lagi kuingatkan. Kalau kau bilang ‘introspeksi’, sebaiknya kau sendiri jangan melulu ‘melihat ke luar’. Introspeksi itu artinya ‘melihat ke dalam’. Lihat sendiri teks yang kautulis ini malah jauh dari introspeksi:
Kembali pada kapitalisme, jadi apakah yang cocok untuk karakter bangsa Indonesia yang korup ini? Komunisme (jangan samakan dengan ateisme) yang bagus diatas kertas denagn prinsip ’satu untuk semua dan semua untuksatu’? Tapi lihatlah Rusia. Atau mungkin perlu melihat Cina yang ekonominya berkembang pesat, yang menerapkan sistem komunis dalam pemerintahan, tapi kapitalisme dalam ekonomi?
Jadi malas aku nanggapin orang yang berlagak intelek macam kau ini.
huahauhauauahua……….fuckisme lah………
buat jutex yang budiman…………….ingat boss kapitalisme adalah suatu sistem bukan oknum..!!! renungkan jangan jadi petualang wacana yang ga` jelas….aku gi malas komentar tapi aku paham kerangka pikiranmu, maaf kalau sedikit klaim buatmu….oh ya lam kenal. salut buat kamu
skrg tu eranya kapitalisme, mnurut gw konsep dasar kapitalisme tu bagus n idealis, karena pada intinya mendorong pada smangat untuk kompetisi so tiap2 org yg nau berhasil harus kerja keras n ga malas2an, trus masalah etika binis misalnya dalam kapitalisme juga ditekankan dgn jelas spy ga ada monopoli oleh salah satu pihak. Pada dasarnya tdk ada satu negarapun yg menerapkan kapitalisme atau sosialisme sec murni, karena pd umumnya sietem eko mereka campuran meskipun dalam proprsi tertentu (bisa lebih banyak liberal ato sosialis n sebaliknya)
Sekarang tuh eranya mencari sistem yang lain dari kapitalisme. Entah apapun namanya. Orang-orang yang sudah puas dengan dengan keadaan Indonesia sekarang cuma banyak bikin pembenaran teoritis aja, macam hansamu yang betul-betul nggak mutu ini. hehehe…
Tomy DG
Kapitalisme terbukti gagal, Sosialisme sidah bangkrut
Satu-satunya alternatif sekarang adalah sistem Islam..
Ayo tegakkan sistem Islam, niscaya dunia akan berubah menjadi lebih baik !!
Ini orang pada ngomong kapitalisme, sebenarnya pada paham artinya nggak sih? Kapitalisme tuh lahir gara-gara Adam Smith. Adam Smith tuh orang Inggirs… Lahirnya kapitalisme didorong oleh posisi Inggris (Great Britain) yang ketika itu menjadi negara penjajah–termasuk menjajah amrik. Nah, smua orang yang pernah belajar filsafat ilmu tahu bahwa teori lahir di balik paradigma tertentu. Artinya, Smith menulis teorinya pasti karena paradigma Inggris yang ketika itu menjadi negara kuat (sekarang juga masih kuat). Pendeknya, kapitalisme baik untuk Inggris tapi tidak baik untuk dunia (Sorry saya lupa, siapa yang bilang ini!).
Dalam perkembangannya, kapitalisme pun pernah membawa dunia terjungkir ke dalam krisis (th. 1930). Nah, teori Smith pun gagal membangun dunia. Adalah Keynes yang menertawakan para ekonomi dunia dengan mengatakan, “Kalian melakukan kesalahan selama 150 tahun tanpa sadar!). Ingat, Smith menulis teorinya tahun 1779.
Nah, kalau tahun 1930 saja teori itu sudah terbukti gagal, kenapa di tahun 2007 ini masih ada orang percaya kehebatan kapitalisme?
Sosialisme-Marxisme? Masih ada silang pendapat. Rusia dan Eropa Timur emang runtuh. tapi, ini tidak serta-merta membuktikan gagalnya sosialisme-marxisme. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang gagal adalah cara pengaplikasian sosialisme-marxisme. Rusia menganut etatisme.